THE DEFINITIVE GUIDE TO REFORMASI INTELIJEN

The Definitive Guide to reformasi intelijen

The Definitive Guide to reformasi intelijen

Blog Article

Doctrine: Doctrine is viewpoint of law from jurists or authorized scholars. Doctrine is placed on interpret a basic conception of law in other lawful resources or to deliver explanation on ambiguity of legal guidelines. Doctrine in and of by itself doesn't have a binding electricity. Nonetheless, it is very common for litigation situations to supplant their arguments with doctrine and to post books of lawful scholar pointing to a specific doctrine as proof in court. Several courts have consequently expressly referred to thoughts of authorized scholars to interpret particular difficulties derived from the Main supply of legislation.

 The views, opinions and positions expressed inside of all posts are These of your author on your own and do not depict Individuals in the editors or of Ny College Faculty of Regulation. The precision, completeness and validity of any statements designed in just this post are certainly not certain. We acknowledge no legal responsibility for any problems, omissions or representations.

Permasalahan yang harus diatasi oleh para legislator adalah mencari jalan, agar dapat menyusun Undang-undang Intelijen yang berada di luar sistem Peradilan Kriminal.

Oleh sebab itu jika karakter intelijen yang independen dirusak oleh kepentingan politik, maka Indonesia kehilangan imunitas terhadap kerawanan dan ancaman yang semakin kompleks.

Pengalaman Amerika Serikat, bagaimana intelijen mengemban kepentingan politik negara, terlihat ketika intelijen berperan untuk menumbangkan paslon partai demokrat Gary Warren Hart yang digadang-gadang calon kuat presiden AS pada pilpres 1988, mengingat masih ada kepentingan very important AS yang harus diemban oleh incumben Goerge Bush sebagai pesaing dari partai republic.

tersirat etika utilitarianisme yang menilai baik-buruk tindakan berdasarkan manfaat pada sebanyak mungkin orang. Praktik penahanan, penyadapan, bahkan penghilangan nyawa musuh tidak bernilai pada dirinya, melainkan bernilai sejauh untuk mampu melindungi nyawa warga sipil dari ancaman serangan bom bunuh diri.

Rules only minimally guard and increase the participation of marginalized groups or Some others struggling with discrimination in Modern society.

Dalam beberapa kasus, misalnya kasus Munir, pelaku-pelaku giat/operasi yang diadili atas pembunuhan Munir. Di Sini Jika memang untuk menangani Munir tidak perlu dilakukan pendekatan keras, cukup dengan penggalangan cerdas, maka yang harusnya atau setidaknya ikut diadili adalah pemberi perintah dalam operasi tersebut.

Permasalahan intelijen di negara Pancasila sekarang adalah ketidakmengertian kelompok kecil masyarakat sipil bahwa perlindungan terhadap individu oleh intelijen seharusnya mereka artikan sebagai perlindungan terhadap individu oleh intelijen seharusnya mereka artikan sebagai perlindungan terhadap segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia.

. At every amount of civilian federal government, There's a army aspect included in a Discussion board known as the Musyawarah Pimpinan Daerah

BIN harus mampu menerapkan metode ini agar tidak hanya bereaksi terhadap peristiwa yang sudah terjadi, tetapi juga dapat mencegah ancaman sebelum mencapai titik eskalasi.

Period orde baru meninggalkan legacy intelijen, dengan stigma sebagai alat represif penguasa terhadap kelompok oposisi dan menyebar teror untuk menciptakan rasa takut publik. Kekuasaan orde baru, telah memfasilitasi kewenangan intelijen tanpa batas.

Tanpa peningkatan kapasitas produksi melalui investasi, lonjakan permintaan justru dapat menyebabkan inflasi dan defisit neraca perdagangan akibat peningkatan impor.

Citizens are generally mindful of public participation mechanisms. For example, civil Culture actively brought community info lawsuits prior to the Public Information Fee as allowed underneath Law No. fourteen/2008 within the Disclosure of General public Details. However, the government normally unilaterally categorizes “public company” as exempt for factors for instance sustaining “countrywide economic resilience.

Report this page